Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

akan dilaksanakan pada :

Bulan Oktober 2018 
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa  APIP pada provinsi/kabupaten/kota (inspektorat) wajib melakukan reviu atas LKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Berdasarkan Permenkeu Nomor 8/PMK.09/2015  Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah,  reviu  atas  LKPD  didefinisikan  sebagai penelaahan  atas  penyelenggaraan akuntansi  dan  penyajian  LKPD  oleh inspektorat untuk memberikan  keyakinan  terbatas bahwa  akuntansi  telah diselenggarakan  berdasarkan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya   membantu   kepala   daerah   untuk   menghasilkan   LKPD   yang berkualitas.

Dari definisi di atas terdapat tiga hal yaitu:

  1. Reviu LKPD merupakan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh Inspektorat.
  2. Reviu LKPD merupakan dasar bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP, bukan untuk memberikan pendapat (opini)sebagaimana dalam aud
  3. Reviu LKPD dilakukan dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Pada Permenkeu Nomor 8/PMK.09/2015 Tahun 2015 dinyatakan bahwa SAPD merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi  sampai dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan  organisasi pemerintahan daerah. Sedangkan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Updated: Oktober 22, 2016 — 10:35 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *