Bimtek Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah

Bimtek Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah dengan tema ”Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penyampainnya”.

akan dilaksanakan pada:

Bulan Oktober 2018 
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok

Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Otonomi Daerah, tentunya sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Komponen APBD tersusun dalam suatu struktur APBD dan struktur APBD diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Buku ini mendeskripsikan secara rinci dan gamblang mengenai cara mempelajari dan memahami Perencanaan dan Penganggaran Keuangan daerah di Indonesia. Berbagai jenis sistem penganggaran sektor publik terdiri dari anggaran tradisional (konvensional) dan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik (new public management). Anggaran tradisional ditandai dengan line-item dan incrementalism, sedangkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik ditandai dengan Zero Based Budgeting, Planning Programming and Budgeting System, dan Performance Based Budgeting.

rec. Bimtek Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah dengan tema ”Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penyampainnya”.
Updated: Oktober 23, 2016 — 1:01 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *