Bimtek Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya

BIMTEK STRATEGI PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

akan dilaksanakan pada:

Bulan Oktober 2018 
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Hadirnya PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah ( SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 55/2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Updated: Oktober 22, 2016 — 9:36 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *