MTC INDONESIA

Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan

Bimtek Administrasi Kepegawaian, Analisis Manajemen SDM PNS serta Stadar Pelayanan Publik

Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik

akan dilaksanakan pada :

Bulan Oktober 2018 
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
03 - 04 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
12 - 13 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
17 - 18 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Quest Surabaya
26 - 27 Oktober 2018 di Hotel Santosa Lombok

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah menjadi pengungkit utama (key leverage) bagi upaya perwujudan kapasitas pemerintahan daerah. Di dalam PP tersebut dijelaskan dan diamanatkan bahwa Pemerintah wajib menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melaksanakan program-program peningkatan kapasitas (capacity building-CB). Amanat tersebut secara ?gamblang? tercantum pada Bab Pembinaan, Pasal 54 ayat (1-3) PP No. 6 Tahun 2008 sebagai berikut:

  1. Pemerintah berdasarkan hasil EPPD melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah.
  2. Pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi di bidang kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
  3. Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan substansi pasal tersebut jelas bahwa peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbentuk pembinaan dan fasilitasi pada 3 (tiga) aspek yakni kerangka kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, telah banyak program capacity building yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga donor internasional. Laporan kajian ini juga mengungkap praktik-praktik CB yang telah dilaksanakan oleh kantor MenPAN, Proyek SCBD dan United Nations. Kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan melalui perbaikan kemampuan pada tataran pengambilan maupun pelaksana kebijakan (PP 6/2008).

Updated: Oktober 23, 2016 — 12:24 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MTC INDONESIA © 2018 Informasi Diklat / Bimtek Frontier Theme